SEMARANG, Dinas Pendidikan Kota Semarang menyatakan, redistribusi guru untuk penerataan tenaga pengajar di seluruh jenjang pendidikan ditargetkan selesai akhir Februari 2012. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengakui, selama ini pendistribusian guru di Kota Semarang belum merata.
"Kami sedang melakukan pemetaan guru, sudah diterjunkan tim untuk melakukan pendataan dan pemetaan guru di seluruh sekolah," kata Bunyamin.
Ia mengungkapkan, kondisi yang terjadi selama ini, di satu sekolah kekurangan guru, sementara di sekolah lainnya kelebihan guru.
"Di kalangan Dinas Pendidikan, sebenarnya ada dua jenis personel yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), yakni tenaga administratif dan tenaga edukatif (guru). Semuanya akan diredistribusi," katanya.
Penataan ulang tenaga edukatif yakni guru, kata dia, perlu segera dilakukan karena erat kaitannya dengan pengembangan kualitas pendidikan. "Kami akui masih ada sekolah kekurangan guru, di sisi lain ada sekolah yang kelebihan guru. Karena itu, kami perlu petakan ulang," ujar Bunyamin, tanpa menyebut angka karena proses pemetaan masih berjalan.
Setelah didata dan dipetakan, hasilnya akan dilaporkan kepada Pemkot Semarang untuk ditindaklanjuti. Jika dari data yang diolah diperoleh masih adanya kekurangan, dapat dicari alternatif untuk memenuhi kebutuhan.
"Misalnya perlu dilakukan rekrutmen guru baru," kata Bunyamin.
Berdasarkan data Disdik Kota Semarang pada November 2011, kekurangan guru terjadi untuk jenjang sekolah dasar (SD), yakni kurang sebanyak 436 guru kelas. Adapun, jumlah total guru SD sebanyak 3.878 orang.
Berbeda dengan SD, jenjang SMP dan SMA di Kota Semarang justru mengalami kelebihan tenaga guru untuk berbagai mata pelajaran, kecuali guru bahasa Jawa, kesenian, teknologi informasi dan komunikasi, dan bimbingan konseling (BK).
Pakar pendidikan yang juga Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang Muhdi mengakui, kondisi SD di Kota Semarang secara umum mengalami kekurangan dua guru kelas untuk setiap sekolah.
"Kekurangan guru ini memang alamiah karena banyak yang pensiun massal, sebab mereka diangkat saat awal kebijakan SD Instruksi Presiden (Inpres). Kota Semarang saja kondisinya seperti itu, bagaimana di daerah?," kata Muhdi.
"Kami sedang melakukan pemetaan guru, sudah diterjunkan tim untuk melakukan pendataan dan pemetaan guru di seluruh sekolah," kata Bunyamin.
Ia mengungkapkan, kondisi yang terjadi selama ini, di satu sekolah kekurangan guru, sementara di sekolah lainnya kelebihan guru.
"Di kalangan Dinas Pendidikan, sebenarnya ada dua jenis personel yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), yakni tenaga administratif dan tenaga edukatif (guru). Semuanya akan diredistribusi," katanya.
Penataan ulang tenaga edukatif yakni guru, kata dia, perlu segera dilakukan karena erat kaitannya dengan pengembangan kualitas pendidikan. "Kami akui masih ada sekolah kekurangan guru, di sisi lain ada sekolah yang kelebihan guru. Karena itu, kami perlu petakan ulang," ujar Bunyamin, tanpa menyebut angka karena proses pemetaan masih berjalan.
Setelah didata dan dipetakan, hasilnya akan dilaporkan kepada Pemkot Semarang untuk ditindaklanjuti. Jika dari data yang diolah diperoleh masih adanya kekurangan, dapat dicari alternatif untuk memenuhi kebutuhan.
"Misalnya perlu dilakukan rekrutmen guru baru," kata Bunyamin.
Berdasarkan data Disdik Kota Semarang pada November 2011, kekurangan guru terjadi untuk jenjang sekolah dasar (SD), yakni kurang sebanyak 436 guru kelas. Adapun, jumlah total guru SD sebanyak 3.878 orang.
Berbeda dengan SD, jenjang SMP dan SMA di Kota Semarang justru mengalami kelebihan tenaga guru untuk berbagai mata pelajaran, kecuali guru bahasa Jawa, kesenian, teknologi informasi dan komunikasi, dan bimbingan konseling (BK).
Pakar pendidikan yang juga Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang Muhdi mengakui, kondisi SD di Kota Semarang secara umum mengalami kekurangan dua guru kelas untuk setiap sekolah.
"Kekurangan guru ini memang alamiah karena banyak yang pensiun massal, sebab mereka diangkat saat awal kebijakan SD Instruksi Presiden (Inpres). Kota Semarang saja kondisinya seperti itu, bagaimana di daerah?," kata Muhdi.
Posting Komentar